Tiga Jembatan Rampung, Pessel Masih Punya PR Infrastruktur
Pemerintah bersama tim teknis meninjau kondisi jembatan yang menjadi akses penting masyarakat setelah terdampak bencana.PESISIR SELATAN, MEDIAMACANSUMATRA.COM — Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, akhirnya rampung dan siap digunakan masyarakat. Penyelesaian jembatan ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memulihkan akses warga setelah bencana.
Namun, pemerintah daerah belum menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pemkab Pesisir Selatan kini mengajukan rehabilitasi delapan jembatan lain yang mengalami kerusakan akibat bencana pada 2024 dan 2025.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meninjau Jembatan Gantung Koto Rawang pada Kamis (20/8/2026). Andre memastikan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga tersebut telah selesai dan siap digunakan.
Pembangunan jembatan ini memiliki arti penting bagi masyarakat. Bencana galodo sebelumnya merusak jembatan lama yang menjadi akses utama warga. Kondisi tersebut memaksa masyarakat menggunakan jalur darurat yang minim perlindungan keselamatan.
Bahkan, penggunaan jalur tersebut telah menyebabkan korban jiwa.
Kini, Jembatan Gantung Koto Rawang menghadirkan akses yang lebih aman bagi masyarakat. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki infrastruktur lain di daerah yang berulang kali mengalami bencana.
Jembatan Gantung Koto Rawang Dibangun dengan Anggaran Rp7,049 Miliar
Pemerintah mulai membangun Jembatan Gantung Koto Rawang pada Desember 2025 dan menyelesaikannya pada Agustus 2026. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp7,049 miliar dengan panjang sekitar 100 meter.
Jembatan tersebut merupakan bagian dari lima jembatan gantung yang pemerintah usulkan untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah telah merealisasikan tiga jembatan, sedangkan dua jembatan lainnya ditargetkan selesai pada Desember 2026.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa mengunjungi Jembatan Gantung di Koto Rawang. Janji kami sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra sudah dipenuhi di Koto Rawang,” ujar Andre.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan, pembangunan lima jembatan tersebut berawal dari usulan pemerintah daerah. Andre kemudian membawa usulan itu kepada Menteri Pekerjaan Umum.
“Setelah Pak Andre bertemu dengan Pak Menteri, Pak Menteri menugaskan kami untuk melaksanakan pembangunan ini. Dari lima Jembatan Gantung itu, alhamdulillah tiga sudah bisa kita realisasikan. Salah satunya yang kita kunjungi sekarang adalah Jembatan Gantung Koto Rawang,” ujar Elsa.
Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masyarakat membutuhkan akses yang aman, sementara pemerintah harus memastikan dukungan anggaran dapat menjangkau daerah rawan bencana.
Pemerintah Batasi Penggunaan Jembatan
BPJN menetapkan aturan penggunaan Jembatan Gantung Koto Rawang. Masyarakat dapat menggunakan jembatan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua.
Sementara itu, kendaraan roda empat hanya boleh melintas dalam kondisi darurat, termasuk ambulans.
“Kalau untuk selalu dilewati kendaraan, kami khawatir umur jembatan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk kasus emergency, seperti ambulans, masih bisa lewat,” kata Elsa.
Pemerintah menerapkan pembatasan tersebut untuk menjaga usia dan kekuatan jembatan. Masyarakat juga perlu mematuhi aturan agar infrastruktur tetap aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Setelah pemerintah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk membangun jembatan, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga fasilitas tersebut.
Bagi warga Koto Rawang, kehadiran jembatan baru juga mengingatkan mereka pada risiko yang pernah terjadi ketika akses aman belum tersedia.
“Bapak Andre datang pas siapnya jembatan yang diidam-idamkan masyarakat Koto Rawang. Selama ini kami memakai jembatan yang tidak layak pakai dan sudah memakan korban,” ujar Pj Wali Nagari Koto Rawang, Safrul.
Delapan Jembatan Masih Menunggu Rehabilitasi
Kepala Dinas PUPR Pesisir Selatan Jaferi menyebut Pemkab Pesisir Selatan telah mengajukan proposal rehabilitasi delapan jembatan lain. Bencana pada 2024 dan 2025 menyebabkan kerusakan pada sejumlah jembatan tersebut.
Kondisi itu menunjukkan bahwa penyelesaian Jembatan Gantung Koto Rawang bukan akhir dari proses pemulihan infrastruktur di Pesisir Selatan.
Andre menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian PU menyiapkan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana Sumatera Barat sebesar Rp18 triliun hingga 2028.
Dari anggaran tersebut, sekitar Rp4,8 triliun dialokasikan untuk Balai Jalan Nasional, termasuk kebutuhan infrastruktur di Pesisir Selatan.
Pemerintah kini menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas rehabilitasi. Infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan warga, akses pendidikan, aktivitas ekonomi, dan konektivitas permukiman perlu mendapat perhatian.
“Yang masih kurang dan membutuhkan bantuan di Pesisir Selatan, kita dorong agar bisa dieksekusi. Khususnya jembatan-jembatan yang masih dibutuhkan masyarakat,” tegas Andre.
Rampungnya Jembatan Gantung Koto Rawang memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari selesainya sebuah proyek.
Pemerintah juga harus mampu memetakan risiko dan memperbaiki infrastruktur sebelum kerusakan menimbulkan korban.
Dj/RF — Biro Pesisir Selatan
Pos Terkait
Tidak ada komentar