Paripurna DPRD Pessel, Wabup Risnaldi Beberkan Penyebab Anggaran Miliaran Belum Terserap
Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menyerahkan dokumen jawaban pemerintah daerah kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Pesisir Selatan, Senin (15/6/2026).Anggaran Pessel Belum Terserap, Wabup Risnaldi Jelaskan Penyebabnya
PESISIR SELATAN, MACAN SUMATERA – Anggaran Pessel belum terserap menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Pesisir Selatan. Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan realisasi anggaran daerah belum optimal. Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Senin (15/6/2026).
Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah memimpin rapat paripurna terbuka untuk umum itu. Wakil Ketua Hakimin, Ermizen, dan Dani Sopian mendampinginya. Sementara itu, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, anggota DPRD, pimpinan OPD, serta sejumlah tamu undangan menghadiri rapat tersebut.
Sinergi DPRD dan Pemkab Jadi Kunci
Dalam penyampaiannya, Risnaldi Ibrahim mengapresiasi seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai masukan, kritik, dan saran sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat. Kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar Risnaldi.
Anggaran Pessel Belum Terserap Jadi Sorotan
Pada kesempatan itu, Risnaldi juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap keberhasilan Pemkab Pesisir Selatan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Risnaldi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Capai 74,64 Persen
Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Inspektorat dan BPK hingga Desember 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 74,64 persen.
Angka tersebut mencakup penyelesaian administrasi dan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
“Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK melalui pemenuhan dokumen administrasi serta optimalisasi kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah,” jelasnya.
Pemkab Komitmen Tingkatkan Penyerapan Anggaran
Lebih lanjut, Risnaldi menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian opini laporan keuangan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Pemkab Pesisir Selatan akan memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Pemerintah juga akan mempercepat realisasi anggaran agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penulis: Dj/Ar
Editor: Macan Sumatera
15 Juni 2026 | 14.20 WIB
Pos Terkait
Tidak ada komentar