Camat IV Nagari Bayang Utara memberikan sambutan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang melibatkan berbagai instansi dan akademisi di Pesisir Selatan.PESISIR SELATAN – Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara mengambil langkah strategis dalam mempercepat pemulihan pascabencana dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara, Jumat (17/7/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan berbagai instansi teknis itu bertujuan menyusun arah kebijakan pemulihan lingkungan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat pascabencana.
Camat IV Nagari Bayang Utara, Afridal, menegaskan bahwa tantangan pemulihan pascabencana tidak dapat ditangani secara parsial. Menurutnya, kerusakan lingkungan telah berdampak terhadap produktivitas sumber daya alam sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin menyamakan cara pandang seluruh pihak agar arah pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki tujuan yang sama serta dapat diwujudkan melalui langkah nyata,” ujar Afridal.
Ia menjelaskan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memengaruhi keseimbangan ekosistem dan menurunkan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas masyarakat.
Karena itu, pemerintah kecamatan mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Selama FGD berlangsung, peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan kawasan konservasi, peningkatan produktivitas sumber daya alam, hingga sinkronisasi program rehabilitasi lingkungan antara pemerintah nagari, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.
Melalui pembahasan tersebut diharapkan setiap program pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung berdasarkan kebutuhan lapangan.
FGD menghadirkan berbagai unsur, di antaranya akademisi Universitas Andalas (Unand), BNPB Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Baperida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta perwakilan tiga pemerintah nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
Afridal menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi penguat dari sisi kajian ilmiah, sementara pengalaman instansi teknis dan pemerintah nagari menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang realistis dan aplikatif.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan koordinasi setelah forum selesai agar setiap program yang telah disepakati dapat berjalan secara konsisten.
“Jika sinergi ini terus terpelihara, pengelolaan sumber daya alam akan semakin baik, berkelanjutan, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, menilai pemerintah nagari memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, nagari merupakan garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah kabupaten, akademisi, dan lembaga teknis terus diperkuat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Dj/Rf Biro Pessel


Tidak ada komentar