Wapang TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro meninjau percepatan pembangunan KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Selasa (12/5/2026).Nganjuk – Korem 081/DSJ bersama pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan KDKMP di wilayah Nganjuk. Hingga Mei 2026, progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah jajaran Korem 081/DSJ telah mencapai sekitar 40 persen dari target penyelesaian akhir Juli 2026.
Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro menyebutkan, target pembangunan KDKMP di wilayahnya mencapai 1.890 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 718 unit sudah rampung.
“Target pembangunan KDKMP di wilayah kita hingga akhir Juli nanti sebanyak 1.890 unit. Jajaran Korem 081/DSJ telah menyelesaikan pembangunan 718 unit KDKMP,” kata Untoro usai mendampingi Wakil Panglima (Wapang) TNI Jenderal Tandyo Budi Revita meninjau KDKMP Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Selasa (12/5/2026).
Percepatan Pembangunan KDKMP Nganjuk Terus Berjalan
Untoro menjelaskan, hampir seluruh titik pembangunan kini sudah memasuki tahap pengerjaan dengan progres berbeda-beda. Saat ini, hanya tersisa 42 titik yang belum memulai pembangunan.
Ia menegaskan, jajaran Korem terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat di lapangan agar target penyelesaian tercapai tepat waktu.
Wapang TNI Optimistis Program Berjalan Baik
Dalam sambutannya, Wapang TNI Jenderal Tandyo Budi Revita optimistis percepatan pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia dapat berjalan sesuai rencana.
“Kita meyakini percepatan pembangunan KDKMP dapat terus berjalan dengan baik. Agrinas Pangan memberikan porsi lebih besar kepada TNI AD untuk mengawal percepatan program ini,” ujar Tandyo.
Ia mengatakan, hingga saat ini jajaran terkait terus mempercepat penyelesaian 8.816 unit KDKMP di berbagai daerah di Indonesia.
Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Jenderal Tandyo juga menilai pengelolaan 30 ribu KDKMP ke depan menjadi tantangan besar. Menurutnya, seluruh pihak harus memahami perubahan paradigma dari ekonomi pasar menuju ekonomi kerakyatan.
“Program ini menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian rakyat,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Pangdam, Danrem, dan Dandim terus memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan Forkopimda hingga tingkat bawah. Langkah itu penting untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan sekaligus membenahi berbagai kekurangan yang masih ada.
Penulis : Arwang
Editor : Amelia Suryani C.ILJ., CPP
Pos Terkait
Tidak ada komentar