Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni melantik Hamdi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Dongki Agung Pribumi sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (4/8/2026).PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali melanjutkan agenda pembenahan birokrasi dengan mengukuhkan dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan memimpin sektor strategis di lingkungan pemerintah daerah. Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menegaskan, pengisian jabatan tidak lagi dipandang sebagai sekadar rotasi organisasi, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang diisi oleh aparatur dengan kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Hendrajoni saat melantik Hamdi sebagai Kepala Dinas Pertanian serta Dongki Agung Pribumi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (4/8/2026).
Dalam arahannya, Hendrajoni menyebut tantangan pembangunan daerah terus berkembang sehingga membutuhkan organisasi pemerintahan yang adaptif. Menurutnya, kualitas kepemimpinan di setiap perangkat daerah akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam menerjemahkan berbagai program pembangunan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, pengangkatan pejabat kali ini merupakan implementasi kebijakan manajemen talenta yang mulai diterapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Melalui sistem tersebut, proses penentuan pejabat dilakukan berdasarkan pemetaan kompetensi, pengalaman, integritas, potensi kepemimpinan, serta capaian kinerja, bukan semata memenuhi kebutuhan administratif organisasi.
“Hari ini kita menyaksikan momentum penting dalam perjalanan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan melalui pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi pratama pada posisi strategis,” kata Hendrajoni.
Menurutnya, pendekatan berbasis talenta menjadi langkah penting untuk memastikan setiap organisasi perangkat daerah dipimpin oleh figur yang benar-benar memahami bidang tugasnya sekaligus mampu membawa perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Hamdi dan Dongki Agung Pribumi dinilai telah memiliki pengalaman yang memadai karena sebelumnya sama-sama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas di instansi yang kini mereka pimpin. Pengalaman tersebut, menurut Hendrajoni, diharapkan menjadi modal awal untuk langsung bekerja tanpa memerlukan waktu adaptasi yang panjang.
Khusus kepada Hamdi, Bupati memberikan perhatian besar terhadap masa depan sektor pertanian yang hingga kini masih menjadi penopang utama perekonomian sebagian besar masyarakat Pesisir Selatan. Ia mengingatkan bahwa perubahan pola pertanian menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda apabila ingin meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena itu, Hendrajoni meminta Dinas Pertanian meninggalkan pola kerja yang bersifat rutinitas dan mulai memperkuat inovasi, memperluas pemanfaatan teknologi pertanian, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari kemampuan sektor tersebut menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.
Selain itu, Hendrajoni juga mengingatkan adanya sejumlah program prioritas pemerintah daerah di tingkat nagari yang membutuhkan dukungan penuh dari Dinas Pertanian. Ia berharap seluruh program tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Saya memiliki program prioritas nagari. Karena itu saya berharap saudara mampu menghadirkan inovasi, memanfaatkan teknologi tepat guna, serta membangun sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Di sisi lain, perhatian khusus juga diberikan kepada Dongki Agung Pribumi yang kini dipercaya memimpin Satpol PP dan Damkar. Menurut Hendrajoni, organisasi tersebut memegang peranan penting dalam menjaga wibawa pemerintah daerah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa fungsi penegakan peraturan daerah harus berjalan secara konsisten agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak boleh mengabaikan pendekatan persuasif serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Sementara itu, unit pemadam kebakaran dituntut memiliki kesiapsiagaan yang semakin baik dalam merespons berbagai kondisi darurat, mulai dari kebakaran hingga situasi kebencanaan yang membutuhkan kehadiran pemerintah secara cepat.
Menurut Hendrajoni, kecepatan bertindak harus diiringi dengan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah dan menjaga ketenteraman masyarakat. Sementara Damkar harus hadir secara cepat dan profesional dalam setiap keadaan darurat,” katanya.
Ia juga meminta Satpol PP dan Damkar memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, maupun organisasi perangkat daerah lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks, termasuk persoalan ketertiban sosial, penanganan bencana, hingga berbagai penyakit masyarakat.
Menutup arahannya, Hendrajoni mengingatkan bahwa jabatan bukanlah simbol kehormatan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata. Karena itu, kedua pejabat diminta segera bekerja, memperkuat soliditas organisasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Saya berharap saudara segera menunjukkan kinerja terbaik. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Pelantikan Hamdi dan Dongki Agung Pribumi menandai dimulainya kepemimpinan definitif di dua organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam agenda pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Di satu sisi, sektor pertanian diharapkan semakin produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Di sisi lain, Satpol PP dan Damkar dituntut semakin profesional dalam menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah meningkatnya tantangan pelayanan publik.
Dj/RF biro Pesisir selatan


Tidak ada komentar