Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni bersama pimpinan DPRD mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pesisir Selatan dalam rangka mendengarkan pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).PESISIR SELATAN — Pesan kemandirian daerah yang menggema dari forum kenegaraan di Jakarta membawa konsekuensi konkret hingga ke Pesisir Selatan. Bagi pemerintah kabupaten ini, tantangannya bukan sekadar menerjemahkan pidato menjadi jargon pembangunan, melainkan membuktikan bahwa potensi daerah, pelayanan publik, dan teknologi digital benar-benar dapat mengubah kehidupan masyarakat.
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menangkap pesan tersebut seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (14/8/2026). Agenda itu digelar untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Di Gedung DPRD Pesisir Selatan, sidang dibuka Ketua DPRD Pessel Darmansyah. Hendrajoni mengikuti rangkaian acara bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda serta jajaran Pemkab melalui siaran langsung dari kompleks parlemen di Jakarta. Hadir pula Wakil Ketua DPRD, Sekda Pessel Zainal Arifin, kepala OPD, pejabat eselon III dan sejumlah undangan.
Kemandirian Tak Cukup Berhenti sebagai Slogan
Salah satu pesan yang mencuat dalam forum nasional itu adalah relasi pusat dan daerah. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menempatkan otonomi bukan sebagai tembok pemisah kewenangan, melainkan ruang agar pemerintah pusat dan daerah saling menguatkan. Daerah dituntut mampu mengurus kepentingannya sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Pesan itu menjadi relevan bagi Pesisir Selatan: daerah dengan sumber daya besar tetapi tetap menghadapi pekerjaan pembangunan yang tidak ringan.
Hendrajoni mengatakan perjalanan pemerintahannya telah menghasilkan sejumlah capaian.
“Kurang lebih 18 bulan memimpin Pesisir Selatan, sudah ada beberapa pencapaian yang signifikan. Di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembenahan infrastruktur pertanian dan perkebunan, serta penguatan digitalisasi daerah,” ujar Hendrajoni.
Pernyataan itu sekaligus meletakkan ukuran yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah. Infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan akan kehilangan makna apabila masyarakat masih berhadapan dengan pelayanan yang lambat, akses informasi yang sempit, atau birokrasi yang berjarak.
Digitalisasi Diuji di Meja Pelayanan
Di titik inilah transformasi digital memperoleh bobot lebih besar. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan formulir dari kertas ke layar, tetapi harus memangkas rantai pelayanan, membuka informasi dan memperkuat transparansi.
“Pesisir Selatan terus membuka diri menjadi daerah yang terbuka informasinya. Pemerintahan digital yang kita bangun akan terus menjadi salah satu capaian penting bagi masyarakat,” kata Bupati Pessel Hendrajoni.
Karena itu, keberhasilan transformasi tersebut pada akhirnya tidak ditentukan banyaknya aplikasi atau platform yang diluncurkan. Ukurannya justru lebih sederhana sekaligus keras: apakah warga memperoleh layanan lebih cepat, mudah dan transparan.
Kemandirian ekonomi menghadirkan ujian serupa. Pemerintah daerah dituntut mengubah kekayaan dan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Prestasi Warga, Modal dari Luar Birokrasi
Modal Pesisir Selatan tidak seluruhnya berada di tangan pemerintah. Dari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, muncul Haridman bersama Pemuda Peduli Lingkungan. Komunitas yang dipimpinnya meraih Juara I komunitas konservasi mangrove tingkat nasional. Haridman kemudian mendapat undangan mengikuti rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
Prestasi itu memperlihatkan satu hal penting: daya saing daerah juga tumbuh dari masyarakat yang bergerak, berinovasi dan mengelola kekuatan lokal.
Kini pekerjaan terbesar justru dimulai setelah pidato dan seremoni berakhir. Kemandirian serta transformasi digital harus turun dari ruang sidang menuju nagari, pasar, lahan pertanian dan meja pelayanan publik.
Di sanalah janji pembangunan Pesisir Selatan sesungguhnya akan diuji: bukan dari seberapa kuat narasinya, melainkan seberapa jauh perubahan itu dirasakan masyarakat.
Dj/ RF biro Pesisir Selatan
Pos Terkait
Tidak ada komentar