“Kontroversi pengambilan Rapor: Sekolah terkesan Wajibkan Ayah yang Ambil, Anak Yatim & Pekerja Harian Terabaikan

Padang, 17 Desember 2025— Sebuah kebijakan sekolah yang menghimbau ayah secara langsung untuk mengambil Rapor anak ke sekolah menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi mayoritas masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan anak-anak yang telah kehilangan sosok ayah.

​Kritik ini berakar pada dua poin utama yang dianggap sangat merugikan dan diskriminatif:

​1. Dampak Emosional pada Anak Yatim

Ilustrasi anak yatim memandang sedih, dan sosok ayah yang mengejar waktu

​Kebijakan ini secara langsung menimbulkan kesedihan mendalam pada anak-anak yatim dan mereka yang diasuh oleh ibu tunggal atau wali.

​“pengambilan Rapor seharusnya menjadi momen kebahagiaan dan kebanggaan bersama. Namun, dengan mewajibkan kehadiran ayah, kita secara tidak langsung memaksa anak-anak yang tak memiliki sosok ayah untuk merasakan kekosongan dan kesedihan di hari yang seharusnya istimewa,” ujar Amelia, pengamat isu sosial.

​Momen ini yang dipenuhi dengan kehadiran ayah orang lain dapat memperburuk perasaan terpinggirkan dan ‘berbeda’ bagi anak-anak yang sudah menanggung beban psikologis kehilangan ayah.

​2. Beban Ekonomi pada Pekerja harian

​Kebijakan ini juga memberikan dilema besar bagi keluarga miskin dan ayah yang berprofesi sebagai pekerja harian lepas (seperti buruh, tukang ojek, atau pedagang kecil) yang hidup dari upah harian.

​Mengambil Rapor di sekolah berarti ayah harus meninggalkan pekerjaan mereka selama berjam-jam. Bagi mereka, satu hari tidak bekerja berarti satu hari tidak makan.

​“Kami mengapresiasi upaya sekolah untuk melibatkan ayah dalam pendidikan anak. Namun, kebijakan ini tidak realistis. Apakah sekolah mempertimbangkan bahwa bagi sebagian keluarga, menjemput Rapor berarti menahan lapar seharian? Ini adalah pilihan sulit antara kebanggaan anak dan kebutuhan perut,” tambahnya.

​Pihak yang melayangkan kritik mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi alternatif yang lebih inklusif dan sensitif secara sosial.

​Solusi yang Diusulkan:

• ​Fleksibilitas Pengambilan: Memberikan opsi kepada ibu, wali sah, atau saudara kandung dewasa yang ditunjuk untuk mengambil Rapor.
• ​Waktu Pengambilan yang Luwes: Memberikan periode pengambilan Rapor yang panjang, sehingga ayah bisa datang di luar jam kerjanya.
• ​Mengutamakan Fungsi, Bukan Seremonial: Sekolah didorong untuk fokus pada penyerahan dokumen akademik, bukan menjadikan momen tersebut sebagai ajang seremonial wajib yang memicu perbandingan sosial.

​Penutup:

​Pendidikan adalah hak semua anak. Kebijakan sekolah harus menjadi penunjang, bukan penghalang, yang justru menambah beban emosional dan ekonomi bagi keluarga yang paling rentan.

Jurnalistik: Doli syafrianto, S.E