PDM Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pertemuan dengan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni untuk membahas konsolidasi organisasi dan sejumlah agenda Muhammadiyah.PESISIR SELATAN — Pertemuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar silaturahmi organisasi. Di tengah kebutuhan daerah memperkuat kolaborasi sosial dan keumatan, komunikasi antara pemerintah dan salah satu organisasi Islam tersebut membuka ruang konsolidasi menjelang sejumlah agenda penting Muhammadiyah.
Pembicaraan menyentuh agenda Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspinda) hingga persiapan keikutsertaan Muhammadiyah Pesisir Selatan dalam Muktamar Muhammadiyah. Pertemuan itu sekaligus memperlihatkan bagaimana organisasi kemasyarakatan dapat mengambil posisi strategis sebagai mitra pemerintah tanpa kehilangan independensinya.
Bagi Pesisir Selatan, hubungan semacam ini bukan perkara seremonial. Muhammadiyah memiliki jaringan organisasi, pendidikan, sosial dan aktivitas keumatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah daerah memiliki konsekuensi terhadap seberapa jauh energi organisasi tersebut dapat dikonsolidasikan untuk kepentingan publik.
Dari Muspinda Menuju Agenda Nasional
Muspinda menjadi salah satu titik penting karena forum tersebut bukan semata-mata pertemuan internal. Di dalam struktur organisasi, konsolidasi menjadi instrumen untuk membaca persoalan umat sekaligus menentukan arah gerakan.
PDM Pesisir Selatan sendiri berada dalam periode kepengurusan 2022–2027. Struktur yang ditetapkan pada 2023 menempatkan Aprisal sebagai Ketua PDM, Adril Maiyanto sebagai sekretaris, serta Mardani sebagai bendahara.
Jejak gerakan organisasi itu juga menunjukkan perhatian terhadap persoalan di luar internal persyarikatan. Dalam sejumlah agenda sebelumnya, PDM Pessel mendorong penguatan amal usaha, konsolidasi cabang, aktivitas dakwah hingga sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
Karena itulah pembicaraan dengan kepala daerah menjadi relevan. Tantangannya adalah memastikan hubungan pemerintah dan organisasi masyarakat tidak berhenti pada panggung seremoni.
Muktamar 2027, Pessel Mulai Menatap Medan
Agenda yang tak kalah strategis adalah Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang dijadwalkan berlangsung di Medan pada 2027.
Persiapan menuju perhelatan nasional tersebut bahkan telah bergerak jauh hari. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang menjadi bagian penting dari persiapan tuan rumah, pada Maret 2026 melaporkan pembangunan dua venue muktamar tengah berjalan.
Bagi Muhammadiyah Pesisir Selatan, keikutsertaan dalam muktamar tidak semestinya dipandang sekadar mengirim rombongan menghadiri hajatan organisasi. Forum tertinggi Muhammadiyah itu merupakan ruang menentukan arah persyarikatan sekaligus membawa pengalaman dan persoalan dari daerah ke panggung nasional.
Di sinilah substansi pertemuan dengan Hendrajoni mendapatkan bobotnya: Pesisir Selatan berpeluang membawa narasi daerah ke dalam jaringan organisasi yang jauh lebih luas.
Kemitraan Harus Turun Menjadi Kerja Nyata
Relasi Muhammadiyah dan pemerintah daerah sebenarnya bukan ruang yang benar-benar baru.
Pada 2024, misalnya, Muhammadiyah dan Aisyiyah Pesisir Selatan menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Nagari Cabang Painan dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Muhammadiyah Pessel juga memiliki aktivitas pendidikan, sosial dan keagamaan yang telah lama beroperasi di tengah masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan komunikasi PDM dengan pemerintahan Hendrajoni pada akhirnya bukan terletak pada seberapa hangat pertemuan berlangsung.
Publik lebih berkepentingan melihat apa yang lahir setelah pintu ruang bupati tertutup.
Apakah Muspinda menghasilkan gagasan yang menyentuh persoalan konkret masyarakat? Apakah jaringan pendidikan dan sosial Muhammadiyah dapat diperkuat? Dan apakah hubungan dengan pemerintah mampu diterjemahkan menjadi kolaborasi yang transparan tanpa mengikis daya kritis organisasi?
Pertemuan telah membuka pintu komunikasi. Tantangan berikutnya jauh lebih berat: mengubah komunikasi itu menjadi pekerjaan yang manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat Pesisir Selatan.
Disisi lain, Damyursal salah seorang Pemerhati masalah sosial yang juga merupakan Kader Muhammadiyah di Kabupaten Pesisir Selatan, sangat apresiasi sekali Pemerintah kabupaten Pesisir selatan di era kepemimpinan Bupati H. Hendrajoni memiliki hubungan atau Komunikasi Pemerintah dengan Muhammadiyah sangat baik dan Harmonis sekali.
“Hal ini dapat dilihat dari responsif yang diberikan Pemerintah kabupaten, dalam mensuport setiap kegiatan yang dilaksanakan Ormas Muhammadiyah’ jelas Damyursal yang juga merupakan Kepala Biro Media macansumatra.com Kab. Pesisir Selatan.
Dj/ RF biro Pesisir Selatan
Pos Terkait
Tidak ada komentar