Sekretaris Utama BNN RI menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat di Gedung BNN, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2026).JAKARTA — BNN memperkuat peran masyarakat lawan narkotika dengan membentuk wadah partisipasi publik melalui rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (28/4). Langkah ini menjadi strategi utama menghadapi ancaman narkotika yang terus meningkat.
BNN mendorong peran masyarakat lawan narkotika sebagai kekuatan kolektif untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks hingga ke wilayah perdesaan.

Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, menegaskan Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga kesehatan.
BNN bersama BRIN dan BPS mencatat angka penyalahgunaan narkotika naik dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025. Angka ini setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk usia 15–64 tahun yang terpapar.
Tantan menegaskan peningkatan signifikan terjadi di wilayah perdesaan.
BNN mencatat sekitar 9.720 kawasan rawan narkotika tersebar di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahun.
Ancaman semakin berat dengan munculnya 170 jenis narkotika baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berkembang.
Sebagai respons, BNN membentuk wadah komunikasi aktif masyarakat anti-narkotika hingga tingkat desa. BNN menjadikan wadah ini sebagai kekuatan sosial nyata untuk menekan angka penyalahgunaan.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi bangsa,” tegas Tantan.
BNN menyoroti jalur laut sebagai pintu utama penyelundupan narkotika yang mencapai 95 persen. Karena itu, BNN bersama pemangku kepentingan memperkuat pengawasan terpadu.
BNN mempertegas bahwa peran masyarakat lawan narkotika menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia bebas narkotika menuju visi Indonesia Emas 2045.
Editor : Amelia Suryani C.ILJ


Tidak ada komentar